Indramayu, MCB – Ribuan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu atau KOMPI menggelar aksi unjuk rasa di Pendopo Bupati Indramayu, Kamis (2/4/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk persetujuan terhadap proyek revitalisasi tambak Pantura yang masuk dalam program pemerintah pusat.
Sejak pagi hari, massa aksi dari KOMPI yang dipimpin Haji Darsam mulai berdatangan dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka menilai program revitalisasi tambak yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP tidak berpihak kepada kepentingan petani tambak tradisional, khususnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Sesepuh KOMPI yang juga tokoh masyarakat, H. Juhadi Muhamad, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada sikap pasti dari Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait proyek tersebut, meskipun pembahasan telah dilakukan beberapa kali dengan dinas terkait.
“Sudah tiga kali dibahas bersama pihak terkait, termasuk Dinas Perikanan dan Kelautan. Namun, keputusan ada di kepala daerah. Kepala dinas bukan penentu kebijakan, yang menandatangani kesepakatan adalah bupati,” ujar Haji Juhadi kepada wartawan di lokasi aksi.
Dalam aksi tersebut, massa juga berupaya menemui Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, hingga aksi berakhir, pertemuan tersebut tidak terlaksana.
Haji Juhadi menegaskan, sebagian besar petani tambak tradisional tetap menolak proyek tersebut. Menurutnya, program pemerintah tidak akan bermanfaat apabila tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
“Walaupun ini proyek nasional, untuk apa jika tidak mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa proyek revitalisasi akan mengubah pola tambak tradisional menjadi sistem budidaya modern, seperti tambak nila salin atau nila, yang dinilai berpotensi merugikan petani lokal.
“Kami akan mengadu ke DPR RI dan Presiden jika proyek ini tetap dipaksakan,” tambahnya.
Sementara itu, sejumlah peserta aksi menyatakan ketidakpercayaan terhadap implementasi program yang disebut fokus pada perbaikan infrastruktur seperti pembangunan tandon, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, dan mekanisasi tambak di kawasan pesisir Jawa Barat, termasuk Indramayu.
Mereka menilai program tersebut tidak sepenuhnya berpihak pada mayoritas petambak tradisional. Oleh karena itu, massa mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana revitalisasi tambak Pantura di wilayah Indramayu.
Aksi unjuk rasa berlangsung sempat ada kericuhan dengan pengawalan aparat keamanan setempat kejadian tersebut bisa amankan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. (Tim)